Tapteng, SABISNIS.com – Tokoh adat dan masyarakat kelurahan Nauli, kecamatan Sitahuis ancam demo kantor PU PR kabupaten Tapanuli Tengah.
Masyarakat geram karena proyek SPAM yang berbiaya Rp. 1.637.000.400 dikerjakan asal jadi, menurut penjelasan keterangan dari pihak PU kedalaman pipa itu 70 cm, tapi bapak lihat sendiri pipanya muncul kepermukaan, ungkap pak Pandiangan tokoh masyarakat setempat.
Dijelaskan pak Pandiangan, pemborong awalnya berjanji akan memperbaiki galian lintasan pipa itu, tapi nyatanya bongkaran lintasan pipa tersebut dibiarkan begitu saja.
Tokoh adat lainnya Hutagalung mengatakan,” air bersih yang diharapkan lancar mengalir ke rumah warga, eehhh…macet, dan sering mati sampai seminggu. Untuk itu ketika Ibu lurah Tanty Siahaan mengundang kami rapat mengenai serah terima Proyek SPAM, kami warga menolak.
Warga lain M. Pandiangan menyebutkan, “rumah saya persis di simpang SD Inpres itu pak”, semula pemborong mengatakan, bahwa bekas galian itu akan di perbaiki mereka kembali, ternyata setelah proyek selesai di kerjakan mereka, semen yang dirusak di tinggal begitu saja sampai saat ini, jelaslah kami warga disini keberatan.
Tokoh adat yang sangat di hormati di kelurahan tersebut, kebetulan warga masyarakat kelurahan itu di dominasi marga Hutagalung dan Pandiangan, kepada wartawan mengatakan rencana warga yang akan melakukan unjuk rasa damai ke kantor PUPR dan ke kantor Bupati setelah lebaran, saat ini kan masih susana puasa, jadi kita hormati saudara kita yang melaksanakan ibadah puasa.
Saat ini kita lagi mengumpulkan tanda tangan warga, setelah semua perwakilan warga membubuhi tanda tangan nya, kemudian kita akan melaporkan ke Kejaksaan negeri Sibolga dan tembusan kita berikan ke inspektorat kabupaten Tapanuli Tengah, mengakhiri keterangannya.
Pejabat yang berkompeten di Dinas PU PR kabupaten Tapanuli Tengah yang dikonfimasi di kantornya selalu tidak berada diruang kerjanya, menurut kerangan petugas satpol PP yang bertugas di ruang depan, petugas Satpol PP ini menyebutkan pejabat di kantor tersebut tidak bersedia di konfirmasi wartawan, dan pengakuan Satpol PP itu perintah kepala dinas.
Pihak media yang merasa selalu dihalang-halangi petugas satpol ini agar memerintahkan pelaksana Kaban Satpol PP untuk menarik petugas dari kantor PU yang selalu menghalangi wartawan, para rekan pers searah dengan program Bupati dengan Tapanuli Tengah naik kelas. (Herbert Roberto Sitohang)
