Tapteng. SABISNIS.com – Laporan harta kekayaan ini penting untuk: “Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat dan lembaga publik”.
Mendukung pemberantasan korupsi mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Pejabat wajib lapor, termasuk Kepala Desa (Kades) harus menyampaikan laporan harta kekayaannya kepada KPK menggunakan formulir LHKPN Model KPK-A.
Laporan ini harus disampaikan selambat-lambatnya dua bulan setelah secara resmi menduduki jabatannya, atau pada saat menjadi calon pejabat.
Kades yang tidak mau melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sangat pantas dilaporkan dan diperiksa.
Jika terbukti terdapat perbedaan harta kekayaan yang signifikan dan tidak dapat dijelaskan, maka Kades bisa diduga melakukan tindak pidana korupsi.
Ketidakpatuhan dalam melaporkan LHKPN dan juga bisa menjadi indikasi awal penyelidikan lebih lanjut oleh KPK, terutama jika ada laporan masyarakat tentang dugaan penyelewengan Dana Desa (DD).
Menjadi pertanyaan dari 159 Desa di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) apakah sudah melaporkan LHKPN?
Di Tapteng ada banyak kejanggalan yang terdapat di para Kades. Why not?.
SABISNIS COMSahabat Berita Bisnis Indonesia Dalam rangka menyambut Tahun Baru 2026, masyarakat Desa Rawakalong menggelar…
SABISNIS.COMSahabat Berita Bisnis DEPOK, /-Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok.secara resmi menutup Sidang Massa…
Sabisnis.com, Kota Depok - Tanuwirahmat adalah calon ketua RW 06 Kp Prigi Kelurahan bedahan kecamatan…
Jakarta, 22 Desember 2025 — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang (KC) Rasuna…
Jakarta, SABISNIS.COM - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus memperkuat peran sosialnya…
SABISNIS, Jakarta — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Office Mal Ambasador kembali menggelar…