Tapteng, SABISNIS.com – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Apakah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa (Pemdes)?
Ataukah Lembaga Mengikuti Selera Kades karena si Kades dalam motto di setiap plang Pengumuman Proyek
- Desa Membangun Indonesia.
- Desa Membangun Tapteng.
- Desa membangun Pundi-pundi Kades (maaf jika salah mohon koreksinya -red).
159 BPD di Tapteng merupakan lembaga legislatif di tingkat Desa yang bertugas untuk menyeimbangkan kinerja Kades.
Apakah ada BPD di Desa Mela Dolok? Karena fakta dan surve membuktikan hanya 15 Rumah yang ada di Desa Mela Dolok. (mohon koreksinya jika salah).
Untuk Rumah Kades dan Perangkat Desa dan Anggota BPD dan LPM sudah kurang. Kecuali Masyarakat Mela Dolok memiliki Rakyatnya dari Mela I dan Mela II. bolehlah.
BPD berfungsi:
- Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa (Ranperdes) bersama Kades.
- Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
- Melakukan pengawasan kinerja Kades.
- Membentuk panitia pemilihan Kades.
- Melaksanakan musyawarah desa (Mudes).
- Anggota BPD dipilih secara demokratis berdasarkan keterwakilan wilayah dan perempuan.
BPD melakukan pengawasan kinerja Kades dan Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
Pertanyaannya adalah Contoh nyata atau kenyataan mengapa Masyarakat Desa Tapteng setelah di masa Pj. Bupati Tapteng mendatangi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Inspektorat Daerah (Ipda) Tapteng, juga sampai ke Pj. Bupati?
Dimana BPD nya. Kenapa diam seribu bahasa? Okay karena Pejabat Lama Tapteng dan sekarang sudah Pj. Bupati Tapteng Dr. H. Riyanta S.H., M.H., Kenapa juga diam?
Kenapa tidak pernah di dampingi BPD Masyarakat melaporkan Kades mereka masing-masing?
Jika Anggota BPD tidak lagi aktif dengan alasan lain apakah ada Pengganti Antar Waktu (PAW) BPD?
Boleh tidak bertanya BPD kepada Kades kemana Bintek, kemana Studi Banding setiap awal Tahun Angggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD)? untuk diketahui oleh masyarakat karena biaya mereka bukan dari pribadinya sendiri.
Pernah hasil wawancara Wartawan dengan Kades Sihorbo Kecamatan Barus Utara (Batara) mengatakan ada tiga hasil studi banding ke Bali.
Ketika hasil studi banding adalah
- Beli Kaca Mata dan melihat di indahnya Pantai.
- Melihat tidak ada Lobang di jalan Desa di Bali dari pembangunan Dana Desa.
- Mengetahui Desa terbaik di Indonesia berada di Bali (Desa Wisata di Bali yang Wajib Dikunjungi, Mana Saja?”,-red).
Jikalau hanya melihat indahnya Pantai Lebih banyak Pantai di Tapteng. Mulai dari Pantai Sijagojago, Pantai Kalangan, Pantai Pandan, Pantai lubuk Tukko, Pantai Mela, Pantai Kutai, Pantai Muara Kolang, Pantai Pasar Sorkam Pantai Binasi sampai ke Pantai Sitiristiris. (koreksi kalau ada salah-red).
Jika hanya untuk melihat tidak ada Jalan yang berlobang, cukup datang di Kecamatan Tapian Nauli di Jalan Rampa, Mulus.
Jika hanya ingin tahu Ada 5 Desa yang wajib di kunjungi Desa mana saja di Bali. Cukup tanya Google.
Coba hitung bersama besarnya ke Medan ke Bali 159 Kades bersama istri jika ikut plus jika ikut Prangkat Desa berapa besaran biaya hanya ingin melihat Pantai dan Jalan Mulus dan ingin tahu Desa terbaik.
Kecuali Kades pakai dana pribadi, jangankan ke Bali ke Bintang Inspektorat Daerah (Ipda) Taptengpun tidak berhak bertanya privasi orang.
Jika hanya karena Gaji BPD Desa 2024
perinciannya, yaitu
- Ketua BPD. Rp. 1.200.000 per bulan.
- Wakil Ketua BPD Rp 1.100.000 per bulan.
- Sekretaris BPD Rp 1.100.000 per bulan.
- Anggota BPD. Rp. 1.000.000 per bulan
Tidak cocok dan alasan yang lain BPB boleh Angkat Bendera Putih atau mengundurkan diri adalah “Jalan Terbaik”
Jangankan BPD 158 (1 BPD Desa Mela Dolok tanda kutip) di tambah dengan Kades dan Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan. Ada PNS yang dapat menggantikan Kades. Juga banyak masyarakat yang jauh lebih baik mengantikan BPD.
Sebagai pertimbangan contoh Presiden Saakashvili Pecat 30.000 Polisi Korup di Georgia.
Setelah beberapa bulan pertama meredakannya dan mendesak mereka untuk jujur.
Hal Itu tidak membantu. pada akhirnya 80 hingga 90% dari semua Polisi dipecat.
“Itu sangat menyedihkan. orang mengira akan mengalami bencana karena pasca musim liburan, akan mengalami kekacauan nyata dengan bencana lalu lintas.
Tidak ada yang seperti ini terjadi karena yang terbukti adalah bahwa Polisi ini tidak hanya menciptakan ketertiban, tetapi juga menciptakan kekacauan.
Kemudian merekrut orang-orang baru. Dan butuh waktu dua hingga tiga bulan untuk menemukan orang-orang baik dan memberi mereka pelatihan awal di sebuah Akademi yang disponsori oleh Amerika Serikat.
Namun, ada satu kisah menarik mengenai reformasi di kepolisian yang dilakukan negara ini.
Bank Dunia menyebut, kebijakan Saakashvili ini sukses mengurangi korupsi. Sang Presiden berkuasa hingga 2013 itu memang melakukan reformasi besar-besaran. (Demak MP Panjaitan/Pance)
