Tapteng, SABISNIS.com – Pembahasan Upah Minimum (UMK) Kabupaten tahun ini berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) RI No.16 Tahun 2024, tentang Penetapan Upah Minimum (UM) Tahun 2025 dan juga SK Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/807/KPTS/2024 tentang Penetapan UM Provinsi Sumut Tahun 2025.
Hal itu disampaikan Pj. Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Dr. H. Sugeng Riyanta S.H., M.H., pada pembukan Pembahasan UMK Tahun 2025, Tapteng disampaikan Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Tapteng, Drs. Hikmal Batubara di Bali Room Hotel Pia Pandan.Tapteng, Rabu (11/12/2024).
Dengan dihadiri Kadis Ketenagakerjaan Tapteng, Reza Affandy, S.STP., M.M., Pimpinan OPD Tapteng, BPS Tapteng, BPJS Ketenagakerjaan Sibolga, BPJS Kesehatan Tapteng, Perusahaan di Tapteng.
Lebih lanjut Dr. H. Sugeng mengatakan: “Surat tersebut mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022, tentang Cipta Kerja Menjadi UU.
“Dalam rangka upaya memberikan perlindungan dan keberlangsungan kerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha perlu dilakukan penyesuaian terhadap Penetapan UM tahun 2025.
Dengan mempertimbangkan aspirasi yang berkembang dalam menjaga daya beli masyarakat, kebijakan Penetapan UM adalah salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, ujarnya.
Penetapan UM merupakan salah satu Program Strategis Nasional. UM tersebut merupakan jaring pengaman untuk melindungi daya beli pekerja/buruh agar tidak merosot sampai pada batas garis kemiskinan yang dapat membahayakan kesehatan maupun jiwa pekerja/buruh, tambahnya.
Sehingga akan berdampak terhadap produktivitas pekerja/buruh. Sebagaimana diketahui, Struktur Ekonomi Nasional mayoritas disumbang oleh konsumsi masyarakat sangat dipengaruhi oleh daya beli dan fluktuasi kenaikan harga, ucapnya.
Oleh karena itu, penting untuk menjaga daya beli masyarakat, dalam hal ini kami berpendapat dalam pembahasan ini akan melihat dan mengamati bahwa Permenaker No.16 Tahun 2024, tentang Penetapan UM Tahun 2025 adalah langkah yang perlu sama-sama kita pahami dalam mempertimbangkan upah minimum, jelasnya.
Yaitu, memperhatikan beberapa unsur yang diantaranya melakukan penyesuaian terhadap penetapan nilai UM Tahun 2025 yang nilainya sama (sebesar 6,5%) untuk di seluruh Provinsi dan Kota, Kabupaten se-Indonesia, katanya.
Pada pembahasan UMK Tapteng tahun 2025 ini, kami harapkan dapat berjalan tertib dan lancar, sehingga ada masukan dan catatan dari peserta rapat menyampaikan masukan dan menjadi salah satu bahagian pembahasan dalam penetapan Imbuhnya.
Sehingga catatan-catatan tersebut dapat dimuat di dalam bentuk kesepakatan Dewan Pengupahan Kabupaten (DEPEKAB) Tapteng tentang usulan penetapan UMK Tahun 2025, sebagai rekomendasi dari Bupati Tapteng kepada Gubsu untuk kemudian ditetapkan menjadi UMK Tapteng 2025 paling lambat (18/12/2024), tandasnya. (Raiynhard M Panjaitan)
