Pj Bupati Sugeng Riyanta Tunjuk Zulkifli Simatupang S.H. Sebagai Plh Kadis PMD Tapanuli Tengah

Tapteng, SABISNIS.com – Pj. Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Dr. Sugeng Riyanta, S.H., M.H., menonaktifkan sementara saudara Henry Haluka Sitinjak S.ST., dari Jabatannya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Kadis PMD) Tapteng dan menunjuk Zulkifli Simatupang S.H., sebagai Pelaksana harian (Plh).

Hal itu dikatakan Pelaksana harian Sekretaris Daerah Kabupaten (Plh Sekdakab) Tapanuli Tengah (Tapteng) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Dr. Erwin Hotmansah Harahap, S.STP., M.M.

Lebih lanjut diterangkan: “Pihaknya dapat perintah dari Pj Bupati untuk menyelengarakan kegiatan sosialisasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa (Kades) dan Perangkat Desa pada pelaksanaan Pilkada Tapteng 2024.

“Karena ada kejadian empat hari lalu, Kades, Camat sudah tahu, bahwa ada pertemuan sejumlah Kades dengan Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Tapteng tertentu”. katanya pada pembukaan sosialisasi, di Gedung Olah Raga (GOR) Jln Dr. Ferdinand Lumban Tobing Kota Pandan Tapteng Pandan Senin (07/10/2024).

Dengan dihadiri 156 dari 159 Kades dan Perangkat Desa se-Tapteng, juga ada Narasumber (Nasum) dari Kejari Sibolga dan Polres Tapteng, KPU Tapteng dan juga Bawaslu Tapteng.

Erwin juga ungkap, pertemuan para Kades dengan Paslon Bupati dan Wakil Bupati tertentu terjadi di Kecamatan Badiri dan Barus, Barus Utara.

Akibat kejadian itu, “Pj. Bupati menonaktifkan Kadis PMD Henry, dan menunjuk Zulkifli sebagai Plh Kadis PMD. sampai selesainya permasalahan ini ditindaklanjuti.”

Juga Erwin jelaskan, info para Kades sampai ke Pj. Bupati “Mungkin masuk di grup Whatsapp Kades,” urainya.

Erwin mengabsensi Kades yang diduga terlibat dalam pertemuan itu, 6 Kades di Kecamatan Badiri, 2 Kades di Kecamatan Barus Utara, dan 6 Kades di kecamatan Barus.

Kades dari Kecamatan Badiri coba angkat tangan, hadir, ya. Lanjut dari Barus Utara dan Barus juga hadir, ya.

“Terima kasih, artinya tidak semua ya. Tidak semua yang hadir ini terlibat di kejadian tersebut. Harapan kami, hati-hati dalam melangkah,” kata Erwin.

Ia juga menyampaikan pesan: “Penegasan Pj. Bupati, agar Kades, Camat dan segenap ASN di Pemkab Tapteng tetap menjaga netralitas dan tidak berpihak kepada salah satu Paslon.

Sesuai aturan dan UU penyelenggaraan Pemilu, saat ini sudah memasuk tahapan masa kampanye yang dimulai 25 September 2024 lalu.

“Bagi Kades, PNS dan sebagainya, apabila ada keberpihakan sebelum tanggal 25, maka akan diproses secara administrasi.

Kasus seperti ini sudah pernah terjadi di salah satu jabatan strategis, yaitu jabatan sekretaris daerah tepatnya pada Oktober 2023. Tetapi karena belum masuk tahapan masa kampanye, maka diambil alih Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan hasilnya adalah rekomendasi hukuman disiplin.

Kendati demikian, apabila masuk masa kampanye, selain hukuman disiplin yang akan dijatuhkan, ASN yang terlibat akan dikenai sanksi pidana Pemilu.

Salah satu Pasal menyatakan, apabila terbukti maka akan dikenai penjatuhan hukuman penjara maksimal 12 bulan.

“Saya diperintahkan Pj. Bupati untuk menyampaikan ini, bukan untuk menakuti, tapi ini tanda rasa sayang kepada kita agar jangan sempat ada Kades yang terproses dalam kegiatan Pilkada.

Siapa pun nanti Bupati dan Wakil Bupati terpilih itu adalah Bupati dan Wakil Bupati Tapteng yang wajib didukung kinerjanya. ucapnya.

“Saya mohon maaf, apabila agak terbuka karena ini perintah Pj. Bupati untuk menyampaikan. imbuhnya.

Jadi kami mohon Bawaslu juga ini akan menjadi studi kasus agar tidak terjadi kepada kepala desa yang lain,” katanya.

Erwin akui, sangat menyayangkan ada ASN di Pemkab Tapteng yang saat ini sedang tersandung masalah netralitas. Saya berharap jangan lagi ada korban politik di Tapteng. Laksanakan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan sesuai dengan aturan yang berlaku,” pungkasnya. (Raiynhard M Panjaitan)