Kasus Dana Desa Tidak di Tanggapi oleh APH sebaiknya Laporan ke “MALAIKAT”

Tapteng, SABISNIS.com – Suara Nada panggilan masuk kepada Handphone WhatsApp Wartawan SABISNIS.com. di pagi hari pada Kamis (09/01/2025).

Yang ternyata mengaku warga Desa Pearaja Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Helo…..Pak Wartawan! Saya G Situmeang warga Desa Pearaja. Setelah acap baca berita di Media yang Bapak miliki yang tertulis akan turun Aparat Penegak Hukum (APH) mulai dari tahun ke tahun. Maaf ternyata nonsense (omong kosong) dan omon-omon Sorry…… ye………

Sekarang akan digelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan. (Musrenbang) Tahun 2026. merupakan forum perencanaan program yang dilakukan oleh Pemerintah Desa (Pemdes) BPD, dan masyarakat.

Dengan tujuan untuk merumuskan prioritas pembangunan, termasuk rencana kerja tahunan dan program yang akan menjadi.

Bagaimana juga di Desa Pearaja ini, Pembangunan yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahun-tahun yang silam diduga banyak bermasalah dan Fakta lagi ada diduga proyek fiktif (Proyek mimpi).

Okay terima kasih atas pertanyaannya dan akan saya jawab lewat WhatsApp agar tidak salah pemahamannya.

Inilah jawabannya Wartawan lewat tulisan WhatsApp.

• Wartawan bukan Aparat Penegak Hukum (APH). Tugas dan fungsi Wartawan adalah mencari, mengumpulkan, dan menyusun berita untuk dipublikasikan di media massa, seperti surat kabar, radio, televisi, majalah, atau internet.

Juga wartawan memiliki fungsi penjaga atau watchdog yang memantau kondisi sosial masyarakat dan jalannya sistem pemerintahan.

Lebih jelas lagi beberapa tugas wartawan:
Mengumpulkan informasi, melakukan penelitian atau wawancara untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan topik yang diliput dan menulis berita.

Informasi terkumpul, wartawan menulis laporan atau artikel yang jelas, objektif, dan menarik.

Sebelum berita dipublikasikan, wajib melakukan verifikasi terhadap kebenaran informasi yang diperoleh.

Setelah berita selesai ditulis dan diverifikasi, akan menyampaikan berita tersebut kepada publik. dan mematuhi Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Mengenai tidak ada tanggapan atau respon dari APH, agar tidak Masalah dan salah menanggapi Masalah, menjadi Masalah sebaiknya dilaporkan saja kepada “MALAIKAT”!

Karena MALAIKAT tidak pernah salah. SETAN tidak pernah Benar ORANG bisa salah dan bisa benar. (Demak MP Panjaitan/Pance)