INI PERNYATAAN RESMI PDI PERJUANGAN : Kriminalisasi dan Politisasi Hukum Hasto Kristiyanto.
Jakarta, SABISNIS.com – TERSANGKA YG DIPAKSAKAN. Penetapan Sekjen PDI Perjuangan sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku patut diduga sebagai upaya kriminalisasi dan Politisasi Hukum berdasarkan pesanan pihak tertentu. Beberapa hal yg menjadi indikasi dan catatan dalam hal ini antara lain:
Kasus Harun Masiku sejak awal terindikasi digunakan sebagai amunisi politik untuk menyerang Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDI Perjuangan dan PDI Perjuangan sebagai Partai. Isu ini muncul setiap kali ada event atau ketegangan politik nasional.
Puncak dari politisiasi hukum dan kriminalisasi Sekjen PDI Perjuangan ini mencapai puncaknya ketika Hasto Kristiyanto bertemu dengan keluarga Felicia Tissue. Pertemuan ini memantik kecemasan dan kemarahan keluarga tertentu yang takut berbagai rahasia busuknya terbongkar. Masalah tersebut tidak hanya menyangkut soal perilaku dan etika yang buruk tetapi juga ditengarai menyangkut gratifikasi yg cukup besar dan juga menyangkut keterlibatan oknum petinggi kepolisian. Saat itu kurang lebih sebulan yang lalu Hasto sudah mendapatkan informasi bahwa sudah ada order agar Sekjen PDI Perjuangan ditetapkan sebagai tersangka.
Ketika pemecatan Jokowi, Gibran, Bobby & ke 27 Kader PDI Perjuangan muncul ke publik, maka terjadi tekanan dan hasto mendapatkan informasi bhw oknum Komisioner KPK yang baru diminta utk segera melakukan penetapan oleh seseorang yang pernah sangat berkuasa. Isu pemecatan ini ternyata sangat menyakitkan hati mantan orang berkuasa tersebut dan akhirnya internal KPK melalui tekanan PARCOK dipaksa membuat sprindik penetapan tersangka. Selain itu juga dilakukan upaya mendorong agar Sekjen PDI Perjuangan mengundurkan diri sebagai “tawar menawar” kasus hukum. Selama lebih dari seminggu terjadi orkestrasi demonstrasi besar-besaran yg ditengarai didorong pihak tertentu di depan kantor KPK untuk menetapkan kasus tersangka terhadap Sekjen PDI Perjuangan.
Kabar pemecatan ini juga mendorong pihak tertentu menyusun agenda mengacak-acak (mengawut-awut) PDI Perjuangan lewat penyebaran spanduk di berbagai wilayah di Jakarta. Yang berisikan narasi PDI Perjuangan adalah partai yg ILEGAL tidak SAH, mendorong opini seolah olah pemecatan jokowi & keluarga adalah tidak SAH. Ditengah PDI Perjuangan tengah persiapan KONGRES awal tahun depan. Dengan dorongan yg kuat dari seseorang untuk mengganti Sekjen PDI Perjuangan, yg selalu bicara lantang, keras & tajam terhadap penegakan hukum, demokrasi & konstitusi.
Perkembangan politik baru muncul terkait semakin derasnya penolakan masyarakat terhadap pemberlakukan kenaikan PPN 12%. Isu ini pertama kali diangkat oleh anggota Fraksi PDI Perjuangan dalam Rapat Paripurna DPR RI. Isu ini kemudian membesar menjadi isu politik panas yang memunculkan penolakan massal baik di media sosial, media massa, para anggota DPR dan terakhir melalui petisi di dunia maya yg sudah mencapai hampir 200 ribu tanda tangan. Meningkatnya eskalasi penolakan kenaikan PPN ini disikapi secara negatif oleh partai-partai koalisi dengan menyerang dan mengeroyok langsung PDI Perjuangan.
Situasi ini mendorong salah seorang pimpinan partai besar untuk menekan KPK agar Sekjen Hasto segera dijadikan tersangka. Hanya dalam hitungan 3 hari perintah tersebut langsung dilaksanakan oleh KPK dengan menyebar Surat Penyidikan (SPDP) yg bersifat rahasia kepada media massa, sebelum KPK sendiri memberikan keterangan resmi.
Demikian urut-urutan kejadian terkait kriminalisasi Sekjen PDI Perjuangan, suatu bukti bahwa hukum di negara ini bisa dipesan dan setiap saat semua orang beresiko menghadapi kriminalisasi, terutama para politisi. Hal ini juga berpotensi dialami masyarakat luas yg bersikap kritis dan mereka yang menentang keputusan pemerintah.