DPRD Tapanuli Tengah di Demo Ratusan Massa HMI Sibolga-Tapteng

Tapteng, Sabisnis.com – Ratusan Massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Provinsi Sumatera Utara (Sumut), lakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Tapteng Jl. Raja Junjungan Lubis, Kota Pandan Tapteng.

Aksi demo menyikapi hasil rapat paripurna DPRD Tapteng Selasa (08/10/2024) dengan keputusan No. 27 thn 2024 tentang usul pemberhentian dan pergantian Pejabat Bupati Tapteng Dr. Sugeng Riyanta S.H., M.H., kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Irsan Palupi Sihaloho dan Ahmad Irsan Sinaga orasi aksi mengatakan: “Menilai Anggota DPRD terlalu tendensius dan tidak memahami tupoksinya sebagai wakil rakyat serta sarat kepentingan, ujarnya.

Lebih lanjut diterangkan: “Dr. Sugeng yang berlatar belakang Adyaksa dan bukan putra daerah berhasil dalam tugas pemerintahan, tidak saja penegakan disiplin ASN, namun juga penurunan stunting di Tapteng yang selama ini cukup tinggi,” tambahnya.

Dalam pemberantasan korupsi yang merajalela selama ini di Tapteng yang tidak tersentuh hukum seperti halnya korupsi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jasa Pelayanan (JasPel) dibongkar habis.

“Sehingga mantan Kadis Kesehatan (Kadinkes) Tapteng dan dua Stafnya harus mempertanggung jawabkannya.

Dari korupsi itu, sesuai keterangan Kajatisu telah merugikan keuangan negara sekitar Rp 8 miliar lebih TA. 2023, dan belum lagi kasus BOK Jaspel 2019-2022 dan dana Covid 2019 yang ditangani Poldasu, ungkapnya.

“Selama kepemimpinan Dr. Sugeng Riyanta bidang pelayanan dengan baik termasuk tata kelola pemerintahan berbasis Good Governance. Hal ini terlihat dari penilaian Kemenpan RB lebih baik dari tahun sebelumnya dari nilai C menjadi nilai CC,” katanya.

Sementara Ahmad Irsan Sinaga menambahkan: “Terkait penangan Inflasi, di kepemimpinan Dr. Sugeng terjaga dengan baik, bahkan dalam menghadapi pesta demokrasi 27 Nopember 2024 mendatang.Dr. Sugeng bersikap netral.

Selain itu, telah menghimbau ASN agar tetap menjaga Netralitas, namun.masih ada ASN yang tidak mengindahkan arahan termasuk para Kepala Desa (Kades) dan Kepala Sekolah (Kasek) berpihak pada salah satu Paslon, sehingga Dr Sugeng ambil tindakan tegas nonjobkan Kadis PMD, 6 Kepsek, Sejumlah Kades diperiksa Bawaslu dan inspektorat Tapteng.

“Dr. Sugeng menegakkan disiplin ASN serta pemberantasan korupsi yang selama ini merajalela membuat banyak orang, termasuk DPRDnya merasa terusik kepentingan mereka sehingga mengusulkan pergantian serta meminta pada Mendagri tidak memperpanjang masa jabatan Pj. Bupati Dr. Sugeng,” jelasnya.

Satupun Anggota DPRD Tapteng tidak ada menemui aksi demo dan aksi demo dapat pengawalan Personil Polres Tapteng, Aparat TNI, Satpol PP berjalan tertib dan aman. (Raiynhard M Panjaitan)