Ahok Bongkar Bobrok Pertamina Hingga Kementerian BUMN Harus Bubar

SABISNIS.COM, Jakarta – Ahok berpendapat sudah saatnya Kementerian BUMN dibubarkan dan diganti dengan superholding yang menaungi holding-holding perusahaan pelat merah yang ada.

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkapkan berbagai hal terkait manajemen Pertamina, mulai dari urusan ganti jabatan, persoalan gaji, hingga utang perseroan.

Hal tersebut dia ungkapkan dalam sebuah video berdurasi sekitar enam menit yang diuanggah akun POIN di platform Youtube pada Senin (14/9/2020) kemarin.

Ahok mengatakan bahwa kehadirannya di Pertamina telah mengganggu “keharmonisan” yang ada di perusahaan pelat merah tersebut. Bahkan, dia menyebut dirinya sebagai pembuat kekacauan dan kekisruhan.

“Pertamina udah aman-aman, udah nyaman-nyaman, kok Ahok masuk. Ini brengsek Ahok menganggu keharmonisan aja,” ujar Ahok dalam video itu, seperti dikutip Bisnis, Selasa (15/9/2020).

Dia menuturkan, banyak hal di Pertamina yang memancing emosinya, salah satunya permainan antardireksi.

Menurutnya, jajaran direksi perseroan bisa diganti tanpa sepengetahuan dirinya sebagai komisaris utama.

Ahok menuding para direksi tersebut lebih banyak melakukan lobi-lobi ke Menteri BUMN, sebab kewenangan penggantian direksi ada di tangan menteri. Begitu pula dengan para komisaris yang disebutnya titipan banyak kementerian.

“Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tau saya, jadi direksi-direksi mainnya lobi ke menteri karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan dari kementerian-kementerian,” tuturnya.

Selain soal pergantian jabatan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga membahas birokrasi pengangkatan pejabat Pertamina yang disebutnya masih menggunakan sistem pangkat, sehingga proses pemilihannya tidak proporsional.

“Dulu bisa kerja 20 tahun ke atas kalau mau jadi SVP. Sekarang semua mesti lelang terbuka,” tukasnya.

Tak hanya itu, Ahok menyinggung soal permainan gaji pejabat Pertamina yang disebutnya tak sesuai dengan jabatan.

Dia mencontohkan ada pejabat yang dicopot dari posisinya tapi masih menerima gaji sesuai besaran sebelumnya.

“Gaji pokok dibuat gede-gede. Masa ada orang gaji pokoknya Rp75 juta, itu dia nggak kerja juga dapat segitu. Kita lagi ubah sistem itu,” imbuh Ahok.

Pria asal Belitung ini kemudian menyoroti bisnis kilang Pertamina. Dia membeberkan bahwa dirinya akan melakukan audit perihal penyebab banyak investor yang menawarkan kerja sama tapi tak digubris bahkan ditolak oleh perseroan.

Selain itu, dia juga menyebut strategi menajemen perseroan dalam mengelola bisnis membuatnya emosi, termasuk soal rencana Pertamina untuk kembali berutang untuk berkespansi.

“Saya bilang, apa tidak berpikir untuk eksplorasi? Kita masih punya 12 cekungan yang masih perpotensi punya minyak punya gasas, lu ngapain di luar negeri. Ini jangan-jangan ada komisi nih beli beli minyak di luar,” ujar Ahok.

Bukan hanya membeberkan kebobrokan Pertamina, Ahok juga mengungkapkan kekesalannya terhadap BUMN lain yang bermitra dengan Pertamina, yakni Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri.

Dia menyebut sikap Perum Peruri yang meminta uang sebesar Rp500 miliar untuk proses pengurangan dokumen kertas (paperless) di Pertamina sebagai hal yang tak masuk akal dan hanya ingin mencari uang.

“Itu sama aja udah dapet Pertamina gamau kerja lagi, mau tidur sepuluh tahun jadi ular sanca, jadi ular piton,” tutur Ahok.

Dia berpendapat sudah saatnya Kementerian BUMN dibubarkan dan diganti dengan superholding yang menaungi holding-holding perusahaan pelat merah yang ada, seperti sistem Temasek Singapura.

“Kementerian BUMN harus dibubarkan sebelum Pak Jokowi turun. Kita harus ada semacam Indonesia Incorporation macam Temasek,” tukasnya. (Dari Berbagai Sumber)